BOGOR // mediatni-polri.com / Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor Iman Budiman menjelaskan bahwa tambang di Cigudeg yang berizin dan aktif ada 30 Perusahaan, hal ini diungkapnya di acara “Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Ruas Jalan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Jum’at siang (15/03/2024).
“Tambang yang aktif dan berizin itu ada 30 perusahaan ya, sedangkan yang tidak berizin saya tidak mengetahuinya,” jelasnya Iman.
Ia juga menegaskan, dirinya bisa menemukan tambang yang tidak berizin namun tetap beroperasi, jika adanya laporan dari masyarakat dan informasi dari awak media.
“Bukannya tidak mengetahui, tapi kita temukan sendiri terkadang kunjungan ditemukan ada tambang tidak berizin, dari laporan juga. Akan tetapi lebih banyak data-data yang kami punya adalah misalnya dari teman-teman, data dari media atau adanya laporan,” tegas Iman.
Jika ditemukannya tambang yang tidak berizin, ESDM Wilayah II Bogor hanya sampai memberikan teguran dan memberhentikan tambang untuk beroperasi.
“Kemampuan kita hanya sampai memberikan teguran dan memberhentikan tambang tidak berizin untuk beroperasi, hanya sampai situ aja, jika masalah hukum pihak terkait yang berwenang,” tambah Iman.
Ditempat yang sama Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menuturkan, adanya 3 skenario dalam menyelesaikan masalah jalan raya angkutan tambang di Parungpanjang dan tetap solusi permanen adalah Jalan Tol Khusus tambang.
“Pertama jalan tol tambang ini dibantu Pemerintah Jawa Barat melalui APBD, dan dokumen-dokumen awal itu sudah ada,” tuturnya.
“Kemudian yang kedua menggunakan BUMD Jawa Barat dan itu juga sudah agak maju karena sudah punya DED (Detail Engineering Design) Pak, tapi hari ini juga belum berjalan,” tuturnya.
“Kemudian yang ketiga dibangun oleh investasi murni dan sudah ada dari PT. Jaya Baya mereka sudah membebaskan lahan 30 hektare dari kebutuhan lahan 40 hektare dan 10 hekare yang belum dibebaskan karena terkendala melewati kawasan perusahaan yang mana untuk melewati pembebasan itu harus melewati jalur prusahaan,” tukasnya.
Disamping itu Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Kementerian PUPR Dr. Budiamin bulan April – Mei 2024 sedang proses perbaikan 6 kilometer sisanya 4 kilometer dari total 11 kilometer.
“Jadi untuk tahun ini sedang berproses ya dikeluarkan untuk izin DED itu kurang lebih 6 Kilo meter dan sisanya kita akan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau bisa, bisa menyelesaikan sisanya itu, jangka panjangnya tetap Jalan Tol Khusus Tambang, karena jikalau bercampur nantinya akan jadi masalah terus,” kata Budiamin.
Budiamin mengharapkan, masyarakat mendukung penuh adanya pembangunan perbaikan jalan raya dengan total anggaran 90 milyar.
“Diharapkan jika pipanya segera turun mungkin bisa bulan 4 bisa kita mulai atau mungkin fisiknya di bulan 5 yah, untuk anggaran kurang lebih 90 milyar yah, jikalau nanti adanya pembangunan, masyarakat harus mendukung dan otomatis lalu lintas pasti terganggu,” harapnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Balai Besar Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat Sjofva Rosliansjah, adanya 2 paket dalam penyelesaian jalan angkutan tambang di Parungpanjang.
“Pertama Jalan Moh Toha Parungpanjang 2,9 Kilometer anggarannya hampir 44 milyar, kemudian Parungpanjang – Bunar 3,1 Kilometer, anggarannya 47 milyar, totalnya 6 kilometer anggarannya kurang lebih 91 milyar,” kata Sjofva Rosliansjah.
Lebih lanjut Sjofva Rosliansjah, saat ini sedang proses persetujuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai IJD (Infeksi Jalam Daerah) 2024 untuk cepat disetujui.
“Jadi saat ini sedang proses persetujuan dengan Menteri keuangan, kita harapkan IJD 2024 ini bisa cepat turun di akhir bulan ini, jadi rencana program ini 6 bulan dari pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ia mengharapkan, bisa menyelesaikan traffic angkutan tambang di Parungpanjang dengan segera.
“Saya harap bisa menyelesaikan traffic angkutan tambang disini, karena jalur ini hampir sama dengan jalur pantura,” harapnya.
Pada kesempatan itu Ketua GEMA (Gerakan Masyarakat) ABAH (Arus Bawah) Parungpanjang Ishak sangat berterima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi sudah mengawal pembangunan Jalan Tol Khusus Tambang sampai ke titik ini.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anggota Komisi V DPR RI Mulyadi sudah terus mengawal pembangunan Jalan Tol Khusus Tambang sampai ke tingkat Pemerintah Pusat atau eksekutif,” terima kasih Ishak.
Ishak tetap mendesak Jalan Tol Khusus Tambang Harga Mati sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan angkutan tambang di Kecamatan Parungpanjang.
“Solusinya hanya Jalan Tol Khusus Tambang Harga Mati! dan saya minta kepada Pemerintah pusat maupun pihak kepolisian, untuk segera mengkap oknum pungli yang meloloskan mobil tronton masuk di bukan jamnya dan segera lakukan penghentian tambang-tambang ilegal di Kecamatan Cigudeg,” desak Ishak.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan kedatangannya ke Kecamatan Parungpanjang dalam agenda Kunker (Kunjungan Kerja) Spesifik, untuk bisa berfokus pada solusi permanen yaitu Jalan Tol Khusus Tambang.
“kehadiran kami beserta mitra kerja, Direktur Renovasi wilayah 2 juga hadir beliau sudah sampaikan untuk proses revitalisasi akan segera dilaksanakan, walaupun tadi ada aspirasi-aspirasi supaya Negara hadir secara total bukan hanya seperti pemadam kebakaran mengatasi parsial tapi kewenangannya tidak ada, maka kami akan terus membangun komunikasi supaya komunikasi yang dibangun itu betul-betul mengorientasikan ke solusi permanen,” ungkapnya.
Menurut Mulyadi, material tambang di Kecamatan Cigudeg sangat dibutuhkan untuk pembangunan di DKI Jakarta sampai Tangerang Banten dan terus mengawal proses revitalisasi.
“Kalau jalan yang exiting sekarang itu sementara, sementara juga tidak boleh mengabaikan tambang dan ternyata materialnya dibutuhkan pembangunan di wilayah jakarta tangerang dan sekitarnya, jadi negara hadir dari komisi V yang bermitra dengan kementerian PUPR hadir dan ini adalah kehadiran dalam mengklarifikasi bahwa kami akan segera mengawal project pembangunan revitalisasi maupun jangka panjangnya pembangunan jalan khusus tambang,” tandasnya.
Diakhir wawancara, kata Mulyadi, dirinya akan meminta kepada Kementerian PUPR untuk membangun komunikasi dengan Komisi V DPR RI supaya masalah cepat terselesaikan.
“Direktur juga tadi sudah membangun komunikasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, karena kita satu jalan yaitu Provinsi Jawa Barat, tapi kalau juga Provinsi masih gagap dan gugup itu bahasa saya, tidak ada realisasi, maka Saya minta dari Kementerian bangun komunikasi ke komisi V dan juga akan berjuang. Saya juga anggota badan anggaran juga kalaupun termin waktu nya lewat dari instruksi jalan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2024, saya Panitia kerja revisi Undang-Undang jalan sangat mungkin jalan yang sangat vital seperti ini di intervensi oleh APBN karena payung hukumnya sudah jelas,” tutupnya.
Kesimpulannya, kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal, hasil dari Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik hari ini akan dibawa dan dibahas kembali di Badan Anggaran DPR RI.
“Kesimpulannya, hasil kunjungan kerja dan rapat hari ini akan kita bawa dan dibahas kembali di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terima kasih,” pungkasnya. (Hari).
(Red. Heri)
