MANADO // MEDIATNI-POLRI.COM / Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hendriwan menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan momentum yang baik untuk membangun sinergi tersebut.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk sebagai pembicara pada Musrenbang RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel The Sentra Manado, Sulut, Rabu (23/4/2025).
“Musrenbang ini sangat ditunggu-tunggu dalam rangka menyinkronkan program pusat dan program daerah, sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu nanti bisa searah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional.
Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah harus lebih dulu mengacu pada target nasional.
Dengan demikian, pemerintah daerah (Pemda) dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap capaian target tersebut.
Karena itu, dalam menyusun RKPD, dirinya mengimbau Pemda agar merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk mengidentifikasi program-program prioritas yang perlu didukung.
Pemda juga perlu memetakan upaya dukungan tersebut. Langkah ini penting, di samping RKPD juga harus mengakomodasi visi dan misi kepala daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari sektor swasta dan masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemda diharapkan melibatkan kedua pihak tersebut dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Jadi keberhasilan pencapaian target pembangunan tidak hanya kontribusi dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, tapi harus ada juga [keterlibatan] dari sektor swasta dan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Hendriwan juga menjelaskan strategi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, penyusunan APBD harus diawali dengan melihat potensi pendapatan, dibanding langsung mengacu pada kebutuhan belanja.
Sebab, jika dilakukan sebaliknya, dapat menimbulkan belanja yang tidak prioritas dan berpotensi menyebabkan defisit anggaran.
“Setelah ini nanti ke depan 2026, kita harus melihat dulu potensi pendapatannya,” ujarnya.
Terlebih, saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga penggunaannya harus dioptimalkan.
Adapun efisiensi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang lebih prioritas.
“Jadi efisiensi ini Bapak dan Ibu uangnya itu tidak ke mana-mana, jadi dirasionalisasikan kepada kegiatan prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay menyatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan provinsi dengan aspirasi masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Ia menegaskan, tema pembangunan Provinsi Sulut tahun 2026 adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”.
Pihaknya juga telah menetapkan sejumlah program prioritas dalam RKPD 2026 dengan mengacu pada berbagai aspek kebutuhan.
“Mari kita jadikan Musrenbang ini bukan hanya sebagai agenda formalitas tahunan, tetapi sebagai forum strategis untuk menyatukan arah, menyepakati prioritas, dan mengawal pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut,
jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, bupati/wali kota se-Provinsi Sulut, serta pejabat dan pihak terkait lainnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
