SURABAYA // MEDIATNI-POLRI.COM / Hari Pahlawan 10 November adalah pengingat kuat bahwa kemerdekaan dan kehidupan bernegara yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian, keteguhan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa.
Semangat perjuangan 10 November 1945 di Surabaya menjadi simbol bahwa kemerdekaan tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dari keyakinan bahwa bangsa ini layak diperjuangkan oleh generasinya.
Belakangan ini, wacana mengenai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mencuat ke ruang publik.
Isu tersebut berkembang setelah adanya sejumlah pihak yang mengusulkan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia itu diakui sebagai pahlawan atas jasanya dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan ekonomi. Gagasan tersebut memunculkan beragam tanggapan, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Dalam berbagai forum diskusi dan kajian kebangsaan, kepahlawanan tidak hanya diukur dari kemampuan seorang pemimpin dalam membangun infrastruktur atau menggerakkan ekonomi,
tetapi juga dari komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam konteks sejarah Indonesia, masa pemerintahan Soeharto masih meninggalkan catatan kelam berupa pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM,
serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan reformasi 1998.
Menempatkan sosok tersebut sebagai pahlawan berpotensi mengaburkan nilai perjuangan bangsa dan mengingkari semangat Reformasi 1998 yang lahir dari pengorbanan rakyat Indonesia.
“Pahlawan sejati bukanlah mereka yang hanya meninggalkan monumen dan catatan kekuasaan, melainkan mereka yang meninggalkan warisan nilai kemanusiaan. Kepahlawanan sejati adalah keberanian untuk berpihak kepada rakyat, bukan yang justru menyisakan luka sejarah bagi bangsanya,” ujar Indri Harya, Sekretaris KMHDI Cabang Surabaya.
Momentum Hari Pahlawan harus dijadikan pengingat bersama bahwa makna kepahlawanan bersumber dari nilai pengabdian dan kejujuran terhadap kebenaran sejarah.
Gelar tersebut tidak boleh diberikan atas dasar romantisasi masa lalu atau kepentingan politik, melainkan melalui pertimbangan objektif dan moral yang tinggi sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
(*)
