SENTANI // MEDIATNI-POLRI.COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat evaluasi dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (17/3/2026).
Ia mendorong transformasi layanan melalui pembenahan koordinasi, penguatan kapasitas rumah sakit, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat ini dilakukan setelah Ribka meninjau langsung pelayanan kesehatan di ruang IGD RSUD Yowari.
Kegiatan tersebut juga menjadi langkah cepat pemerintah dalam merespons berbagai persoalan layanan yang menjadi perhatian publik.
Dalam arahannya, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Papua, terutama terkait RSUD Yowari yang memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan untuk menyelesaikan, saya yakin semua masalah bisa kita atasi,” tegasnya secara hybrid dari Aula RSUD Yowari.
Ia menyebut persoalan utama yang terjadi bukan semata persoalan teknis. Menurutnya, masalah juga disebabkan lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral.
“Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan kurangnya perhatian. Ego sektoral ini juga masih tinggi, sehingga saling menyalahkan dan masalah tidak selesai,” ujarnya.
Ribka menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan seluruh persoalan secara lebih terstruktur.
Permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensinya, mulai dari yang sangat mendesak, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Langkah konkret juga langsung diambil melalui pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah.
“Kami telah membentuk tim FGD dan tim diskusi antarpimpinan untuk merumuskan solusi yang segera dijalankan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Ribka, kapasitas RSUD Yowari perlu diperkuat karena melayani tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga pasien rujukan dari berbagai daerah, termasuk daerah otonom baru (DOB).
“Wilayah ini adalah hub, sehingga banyak masyarakat dari daerah otonom baru datang berobat ke sini. Sementara kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik dari sisi tempat tidur, obat, maupun peralatan,” ungkapnya.
Terkait BPJS Kesehatan, ia menyoroti masih adanya peserta yang tidak aktif meskipun telah memiliki kartu kepesertaan.
Berdasarkan uji petik di lapangan, banyak masyarakat memiliki kartu BPJS tetapi tidak aktif. Menurutnya, hal ini tidak boleh terjadi.
“Akan segera kita koordinasikan untuk diaktifkan kembali,” tambahnya.
Ia juga menyinggung perlunya perbaikan tata kelola anggaran rumah sakit, khususnya terkait komposisi belanja sumber daya manusia (SDM).
Belanja SDM harus proporsional dengan standar alokasi sekitar 40–45 persen. “Sementara di sini sudah mencapai sekitar 50 persen. Ini akan kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Selanjutnya, Ribka mendorong peningkatan status RSUD Yowari menjadi rumah sakit tipe B dengan pemenuhan sejumlah persyaratan.
Untuk naik ke tipe B, kapasitas tempat tidur minimal sekitar 250 unit, sementara saat ini masih sekitar 130 unit. Karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memenuhinya.
Selain itu, ia menekankan perlunya mengatasi kendala ketersediaan darah. Ia mengimbau ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk menjadi relawan donor darah, mengingat kebutuhan darah masih menjadi tantangan.
Terakhir, ia juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.
“Kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa kita perbaiki,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait,
Bupati Jayapura Yunus Wonda, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Albert Yoku, Direktur RSUD Yowari beserta jajaran dokter,
manajemen, dan perawat, perwakilan PMI, perwakilan BPJS Papua, Kapolres Jayapura, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti rapat secara virtual.
Sumber: Puspen Kemendagri
