TOKYO // MEDIATNI-POLRI.COM / Plh. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kampus National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.
Kegiatan ini mencakup pemaparan mengenai langkah strategis Ditjen Dukcapil dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi WNI di luar negeri.
Hadir pula dalam acara ini Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Judha Nugraha, Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung, serta perwakilan dari The World Bank Maria Tambunan.
Dalam paparannya, Handayani Ningrum, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kependudukan secara cepat, akurat, dan gratis kepada seluruh warga negara.
“Adminduk adalah dasar dari semua pelayanan, termasuk perlindungan hukum dan hak-hak sipil warga negara. Kami berkomitmen memastikan data kependudukan yang terintegrasi untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Handayani saat berkunjung di KBRI Tokyo, Rabu (4/12/2024).
Kunjungan ini juga menyoroti isu aksesibilitas dan keamanan data kependudukan. Handayani menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun mekanisme yang lebih inklusif untuk pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri.
“Optimalisasi data melalui interoperabilitas dan digitalisasi menjadi fokus utama kami, namun tetap mempertimbangkan tantangan infrastruktur di wilayah tertentu,” tambahnya.
Dalam upaya memperluas cakupan layanan Adminduk, Ditjen Dukcapil menggandeng kerja sama internasional, termasuk dengan World Bank, untuk pengembangan transformasi digital.
Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan data kependudukan dan memperluas akses pelayanan hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kami terus mengembangkan layanan berbasis digital, namun juga mempertahankan metode konvensional di daerah yang belum terjangkau teknologi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan layanan yang inklusif,” jelas Handayani.
Pada kesempatan tersebut, Handayani juga memaparkan terkait Nomor Induk Tunggal (NIT) bagi WNI di luar negeri. Handayani menjelaskan, NIT merupakan representasi ketunggalan dalam jati diri warga negara Indonesia, yang menjamin autentikasi dan validitas data kependudukan.
“NIT bersifat unik, tunggal, dan melekat pada setiap individu sebagai identitas resmi yang diakui secara nasional,” paparnya.
NIT dirancang dengan kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, dan nomor urut penerbitan. Untuk WNI perempuan, terdapat penyesuaian pada tanggal lahir dengan penambahan angka 40 sebagai pembeda.
“Format ini memastikan data yang tersimpan tidak hanya akurat tetapi juga terintegrasi dengan sistem nasional,” tambahnya.
Penerapan NIT memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses pelayanan publik, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan dukungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, data NIT dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengurusan dokumen hukum hingga perlindungan sosial.
Handayani juga mendorong diaspora Indonesia untuk aktif melaporkan diri ke perwakilan RI setempat. “Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan data mereka tercatat akurat dan valid dalam basis data nasional,” ujarnya.
Proses ini melibatkan verifikasi berlapis, mulai dari informasi yang diketahui hingga autentikasi biometrik seperti sidik jari dan iris mata.
Keberadaan NIT tidak hanya mempermudah diaspora Indonesia dalam mengakses layanan publik, tetapi juga memperkuat hak-hak sipil mereka.
“Dengan NIT, setiap WNI memiliki jaminan perlindungan hukum dan akses penuh terhadap fasilitas negara,” tambahnya.
Bima Arya memberikan apresiasi atas langkah progresif Ditjen Dukcapil. “Upaya ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh warga negara, termasuk yang berada di luar negeri,” ujarnya.
Bima Arya juga mendorong masyarakat Indonesia di luar negeri untuk aktif melaporkan data diri mereka. “Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan bersatu, kita bisa menciptakan layanan Adminduk yang modern dan inklusif,” tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang lebih efektif, baik bagi WNI di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukcapil
(*)
