LAMPUNG // MEDIATNI-POLRI.COM / Guna meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan prosedur, Polda Lampung melaksanakan kegiatan Audit Senjata Api (Senpi) Tingkat III pada Jumat (10/1/2025).
Kegiatan yang berlangsung di teras Gedung GSG Polda Lampung ini bertujuan untuk memastikan penggunaan senjata api sesuai dengan aturan dan tanggung jawab.
Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Kombes Pol Budiman Sulaksono, Audit ini diikuti oleh sejumlah pejabat utama, di antaranya Dirkrimum, Dirnarkoba, Dirtahti, Irbid II, Kasubbid Provost, dan Kabag Pal Logistik.
Pemeriksaan meliputi kondisi fisik senjata api serta kelengkapan administrasi para pemegangnya.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalisme personel kepolisian.
“Pemeriksaan senjata api adalah bentuk pengawasan yang diperlukan untuk memastikan senjata digunakan hanya untuk tugas kepolisian, sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Kombes Umi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan ini dalam mencegah potensi penyalahgunaan senjata api.
“Kami ingin memastikan senjata api yang dipegang oleh personel berada dalam kondisi baik dan dokumen pendukungnya lengkap. Ini adalah bagian dari tanggung jawab besar sebagai aparat penegak hukum,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pengawasan yang ketat menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa Polda Lampung serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu caranya adalah memastikan setiap personel menggunakan senjata api dengan bijak dan sesuai aturan,” kata Kombes Umi.
Kabid Humas juga menambahkan bahwa audit ini akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari program pembinaan personel.
“Ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal integritas dan tanggung jawab moral kami sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tutupnya.
Pemeriksaan senjata api ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan personel sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polda Lampung sebagai institusi penegak hukum yang profesional. (*)
