SUMATERA // MEDIATNI-POLRI.COM / Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya bagi penyintas bencana terus berjalan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan kecepatan penyaluran bantuan di tiap daerah bukan disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat,
melainkan karena variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah.
Menurut Tito, data penerima bantuan harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan tidak terjadi kesalahan maupun data ganda.
“Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Data Satgas PRR pada 13 April 2026 mencatat penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian,
serta stimulan ekonomi terus disalurkan secara luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Provinsi Aceh, penyaluran bantuan menjangkau berbagai kabupaten/kota dengan nilai signifikan.
Kabupaten Pidie Jaya tercatat menerima total bantuan mencapai Rp123,66 miliar, diikuti Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar, serta Aceh Tengah sebesar Rp27,14 miliar.
Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga menerima bantuan dengan nilai miliaran rupiah.
Di Sumatera Utara, bantuan sosial turut disalurkan ke berbagai wilayah seperti Tapanuli Selatan dengan total Rp14,61 miliar, Langkat sebesar Rp8,51 miliar, serta Humbang Hasundutan mencapai Rp3,62 miliar. A
dapun di Sumatera Barat, penyaluran bantuan antara lain tercatat di Kota Padang Panjang sebesar Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan tanpa henti selama data penerima telah tersedia dan tervalidasi.
“Bantuan sosial pasca-kebencanaan terus kami salurkan. Tidak ada libur, selama datanya sudah ada, langsung kami salurkan,”
ujar Saifullah Yusuf saat penyaluran bantuan tahap II di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (10/4/20266).
Secara khusus di Aceh Tamiang, total bantuan sosial yang telah disalurkan mencapai Rp205,18 miliar,
mencakup bantuan jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dan luka berat.
Pada tahap kedua, bantuan yang disalurkan mencapai Rp76,68 miliar, dengan rincian bantuan jaminan hidup bagi 20.908 jiwa senilai Rp28,22 miliar, bantuan isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga sebesar Rp17,82 miliar,
stimulan sosial ekonomi untuk 5.491 kepala keluarga senilai Rp29,70 miliar, serta santunan korban luka berat untuk 187 jiwa sebesar Rp935 juta.
Saifullah menegaskan seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara ketat oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait, guna memastikan bantuan tepat sasaran.
(*)
