BEKASI // MEDIATNI-POLRI.COM / Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA,
hadir dalam penyerahan bantuan untuk korban bencana banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihoe di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Kamis, 6 Maret 2025.
Banjir di Kota Bekasi meluas di 132 Titik yang tersebar di 8 Kecamatan dengan 23.967 Kepala Keluarga dan 61.223 Jiwa terdampak.
Safrizal sebelumnya telah mengunjungi lokasi bencana banjir di Pondok Gede Permai sebagai salah satu daerah terparah terdampak bencana banjir di Kota Bekasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Kepada awak media, mantan Pj. Gubernur Aceh tersebut menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah seperti ini harus ditularkan ke seluruh Indonesia.
“Pemberian bantuan ini merupakan bentuk implementasi Negara Indonesia yang berasaskan Gotong Royong. Kita memberikan apresiasi atas respon cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu daerah tetangga terdekat untuk membantu pemulihan pasca kejadian bencana dengan menurunkan peralatan dan personel yang dimiliki,” ungkap Safrizal.
Lebih lanjut, Safrizal mengatakan bahwa gerak cepat kerja sama antar pemda ini sebagai wujud keberhasilan pembinaan kepala daerah yang baru saja diselenggarakan Kemendagri.
“Ini sebagai bukti keberhasilan retret kepala daerah yang baru saja kita laksanakan. Ikatan antar kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi sangat kuat untuk segera terpanggil membantu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri bahwa Pemerintah Daerah tetap harus siaga karena berdasarkan prediksi BMKG beberapa minggu mendatang masih dimungkinkan terjadi cuaca ektrim,
sehingga pemerintah daerah mampu menyiapkan strategi untuk menghadapi ancaman yang ada.
Kerja sama antar daerah menjadi sangat penting untuk saling peduli merespon bencana.
Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian Dalam Negeri akan kembali membahas konsep aglomerasi dengan pembenahan di hulu dan hilir serta kerja sama semua pihak agak musibah tidak berulang.
(*)
