KALBAR // MEDIATNI-POLRI.COM / Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menekankan atensi penuh terhadap pembangunan kawasan PLBN Aruk di Sambas Kalimantan Barat serta perlunya penguatan kolaborasi pengawasan lintas sektor.
“Pentingnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan lebih aman, maju, dan sejahtera di PLBN Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,”
tegas Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Rudi Haryanto saat memimpin rapat koordinasi pengelolaan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dan optimalisasi kawasan.
Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan menyampaikan bahwa perlunya sinergisitas pengelolaan sarana prasarana di PLBN, seperti pasar, kios,
wisma, hingga infrastruktur pemeriksaan Imigrasi, Beacukai, dan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan unsur pelayanan lainnya, perlu dioptimalkan demi mendorong pengembangan ekonomi sekaligus menjaga keamanan wilayah.
Terkait dengan PLBN Aruk sebagai salah pintu utama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu PLBN dengan frekuensi pelintas yang tinggi dan dapat memainkan peran krusial dalam mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut.
PLBN Aruk telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengawasan mutakhir seperti X-ray dan fasilitas kepabeanan serta keimigrasian yang berfungsi untuk mengawasi lalu lintas orang dan barang secara efektif.
“Penguatan kolaborasi pengawasan lintas sektor di PLBN Aruk, dan juga jalur-jalur lintas perbatasan negara yang tidak resmi, terutama terkait dengan aktivitas perdagangan ilegal, dan juga potensi peredaran narkoba,” tegas Rudi
Rudi juga menambahkan bahwa pendekatan pertahanan dan penguatan ekonomi dikawasan PLBN Aruk dan juga jalur tidak resmi perlu dilakukan dengan meningkatkan jumlah personil,
infrastruktur transportasi dan logistik, serta menempatkan kontrol dan pengawasan yang ketat, termasuk pengawasan menggunakan teknologi CCTV 360 derajat,
drone dan Jamming drone, serta pos pemeriksaan kendaraan lintas batas, agar pergerakan orang dan barang dapat terpantau dengan baik dan efektif.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam menekankan perlu adanya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan Karhutla dikawasan perbatasan.
Titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di kawasan PLBN Aruk perlu ditekan sekecil mungkin agar tidak berdampak sampai ke negara tetangga.
(*)
