JAKARTA, // mediatni-polri.com / Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan menolak usulan negara-negara Asia Pasifik untuk referendum Papua dan mengakui Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Hal ini dinyatakan pada tanggal 10 September 2019 di New York, ketika Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres, untuk membahas situasi perkembangan terakhir di Papua dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB
Dari hasil pertemuan itu, terungkap fakta penting tentang keputusan yang jelas dan menjadi lebih signifikan dinyatakan bahwa; Pertama, PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Papua sebagai bagian Indonesia sudah final berdasarkan Uti Possidetis Juris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.
Kedua, PBB melihat outcome dari pembangunan pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis.
Terakhir, PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus menerus membuat berita hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat Kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
Hal ini menjelaskan bagaimana pemerintah telah menampilkan peran “penyeimbang” yang kuat di Papua, bukan hanya prestasi kebijakan luar negeri namun juga prestasi pembangunan yang telah diraih Papua. Diukur dalam rentang perhatian pemerintah yang dihabiskan untuk membangun Papua, dihadapkan dengan waktu yang dikombinasikan dengan agenda yang berfokus untuk keadilan dan kesejahteraan di Papua untuk terus tumbuh. Apa yang bisa kita lihat di Papua adalah lompatan besar untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan Papua.
Mungkinkah Papua dibangun dalam dua Minggu? Tentu saja tidak mungkin, melihat kompleksitas masalah masyarakat Papua. Dalam tingkat perkembangan sosial ekonomi, pemerintah terus-menerus mendorong pembangunan dengan “prinsip-prinsip keadilan yang tepat” di dalam negara.
Jika masyarakat Papua dan dunia mempelajari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, maka mereka akan menemukan berbagai pencapaian pemerintah Indonesia yang telah merancang berbagai strategi terbaik di Papua.
Mengelola hubungan yang baik antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah di Papua ke depan, harus mengarah pada dua kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan, serta kesepakatan untuk mengurangi aksi gangguan keamanan dan aksi terorisme di Papua.
Yakinlah, pemerintah Indonesia selalu memikirkan Papua yang merupakan bagian dari NKRI. Skema untuk mewujudkan Papua yang sejahtera harus dengan manajemen pembangunan yang baik dan disokong semua elemen masyarakat Papua.
Momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini juga menjadi momen terbaik untuk masyarakat Papua, bahwa Papua telah melangkah sangat jauh, menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Hari Kemerdekaan RI ini, juga hari kemerdekaan rakyat Papua yang juga dijajah oleh Bangsa Belanda dan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibebaskan para pejuang Papua yang terafiliasi dengan para pejuang Merah Putih di pulau lain.
Papua adalah Indonesia.
Sa Papua, Sa Indonesia. (*)
(Red)
