SEMARANG // MEDIATNI-POLRI.COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah terus memantau progres irigasi di lapangan, mengingat setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda-beda.
Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Terbatas se-Jawa Tengah 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Selasa (31/12/2024).
“Di lapangan tentu sangat berbeda, ada yang sederhana karena bangunan zaman Belanda seperti di Subang yang kami tengok kemarin yang hancur lima tahun yang lalu. Jadi bangunannya bangunan zaman Belanda. Kemudian ada lagi persoalan sedimentasi yang menahun,” katanya.
Bima tak hentinya mengingatkan, irigasi menjadi kunci akselerasi swasembada pangan.
Tahun depan pemerintah menargetkan sekitar dua juta hektare lahan irigasi terbangun,
serta terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pihaknya juga terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk melihat langsung progres irigasi, seperti kali ini di wilayah Semarang, Jateng.
“Akan mengunjungi satu titik di Kelurahan Mangkang Wetan, di sana persoalannya normalisasi dari Sungai Beringin yang kemudian membuat sungai itu terlalu rendah. Jadi enggak bisa ngalir gitu ya. Jadi ini contohnya para kepala daerah diminta langsung turun ke lapangan untuk nge-lead di sana,” ujarnya.
Kemudian, dia menyoroti terkait pendayagunaan penyuluh pertanian yang regulasinya saat ini sedang dalam proses harmonisasi.
Analisis jabatan kepegawaian penyuluh juga tengah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Dari existing 37 ribu [penyuluh pertanian] ini, kita perlu banyak sekali tambahan dan tentunya diminta agar menjadi atensi para kepala daerah untuk memastikan peningkatan kapasitas, transisi kepegawaian, dan sebagainya,” tambahnya.
Di akhir paparan, Bima menekankan bahwa dinamika lapangan yang terjadi berkaitan dengan progres irigasi dan swasembada pangan dapat disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi.
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap Senin tersebut bisa menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai pemikiran dan masukan.
“Pak Menteri Dalam Negeri memimpin langsung, kadang oleh Menteri, kadang oleh Wamen, dan dua minggu lalu langsung oleh Bapak Presiden memimpin Rakor Inflasi. Nah ini karena masih nyambung, jadi kalau ada hal terkait dengan irigasi di lapangan, yang ingin dibahas, yang ingin diakselerasi cepat, silakan angkat di forum mingguan kita,” pungkasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
